Aplikasi Perencanaan Pembangunan Desa

by : admin (Diky Zoelkifli)
Sumber : PTO Aplikasi PPD
Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). PPD menyatakan bahwa RPJMDes pada hakikatnya adalah dokumen yang menerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa.

Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan, tujuan dan sasaran pembangunan desa yang :

1. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih
2. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (spesifik, terukur, dapat diterima dan
3. Realistis dan jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.

Aplikasi Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) adalah aplikasi yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mendata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan beberapa pendukung kegiatan tersebut. Aplikasi PPD ini juga dipersiapkan untuk mendukung dilaksanakan UU Desa sebagai data perencanaan di tingkat dan desa secara khusus di lokasi program PNPM MPd/ PNPM Integrasi SPP-SPPN dimana setiap Desa harus mempunyai RPJMDes dan RKPDes yang telah disahkan dalam bentuk Perdes sebagai perwujudtan visi dan misi kepala desa terpilih.

Penggunaan Aplikasi ini di atur pula dalam SOP yang diterbitkan bersamaan dengan keluarnya nota dinas no 392 tentang Aplikasi Perencanaan Pembangunan Desa.
Dalam SOP ini di atur dan dijabarkan tentang digunakannya aplikasi ini untuk menyimpan data seluruh rencana pembangunan desa.
Dalam SOP ini di atur pula bahwa Fasilitator Kecamatan mendapat tugas untuk mengupdate data RPJMDes dan RKPDes serta data pendukung lainnya 2 minggu sekali, yang selanjutnya akan di kirim kepada Fasilitator kabupaten untuk di validasi.

Sistem Formulir pada aplikasi harus diverifikasi (pengecekan) kembali oleh penanggung jawab verifikasi sebelum dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk direkapitulasi.

Sebuah terobosan yang sangat baik dengan adanya aplikasi ini, konsep "paper less" sangat melekat dalam penggunaannya, seperti kita ketahui bersama salah satu tujuan dari konsep ini adalah mendukung program "Go Green"  yang di canangkan di seluruh dunia, tetapi  keuntungan yang paling penting dalam aplikasi ini adalah "data Perencanaan Pembangunan Desa terintegrasi" yang menjadikannya lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya apabila kita bersama-sama berpartisipasi dalam mengupdate dengan data yang sevalid mungkin.

ACEH PUN TERTARIK BELAJAR INTEGRASI DI SUMEDANG

Sumber Berita:http://www.pnpm-jabar.org/berita-aceh-pun-tertarik-belajar-integrasi-di-sumedang.html#ixzz36l7Ae2vf

Sumedang. Study Banding menjadi metode belajar efektif. Hal itulah yang dilakukan Rombongan BPM (Badan Pemberdayaan Masyarkat) Provinsi Aceh. Atas dasar keingintahuan praktek pelaksanaan integrasi, mereka berkunjung ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari jumat, 03 Juli 2014 ini disambut hangat oleh Tim BPMD Sumedang, Fasilitator kabupaten, Bappeda serta perwakilan FDM (Forum Delegasi Musrenbang).

Selain mereka, Tim BPMPD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Nurtafiyana, S.Pt, ME juga ikut hadir. Dikarenakan rombongan tamu dari Aceh langsung menuju Sumedang, maka ramah tamah dilakukan di kabupaten yang terkenal dengan tahu tersebut. 23 orang peserta rombongan dari Aceh, terdiri dari BPM Provinsi, Bappeda, BPM bersama Faskab dan FK dari 3 Kabupaten integrasi (Aceh Barat, Aceh Besar dan nagan raya).

Sekitar pukul 09.00 WIB acara FGD (Focus Group Discusion) diselenggarakan. Sebelumnya, Teungku Sulaeman selaku sekretaris BPM Provinsi Aceh menyampaikan jika kunjungan ini sebagai cara pembelajaran kepada pelaku dan fasilitator. Diharapkan praktek terbaik dari Sumedang bisa diadopsi di Aceh. Menanggapi harapan tersebut, Dra. Endi Ruslan selaku Kepala BPMD Sumedang menyampaikan kebanggannya atas kunjungan tersebut

Pria yang baru menjabat Kepala BPMPD tersebut menyatakan jika kedatangan rombongan aceh diharapkan bisa meningkatkan motivasi internal untuk peningkatan kinerja pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupten Sumedang. “semoga kunjungan ini justru memberi motivasi sekaligus persaudaraan”, ujarnya. Sebagimana diketahui, sebelumnya rombongan telah melakukan ziarah di makam Cut Nya Dien, pahlawan nasional dari aceh yang dikebumikan di Sumedang

Dalam kesempatan selanjutnya, Drs. Nurtafiyana selaku PJO provinsi memberikan pemaparan tentang proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat. Selama kurun waktu 1998-2014 tidak kurang dari Rp.4,5 trilyun dana BLM telah dikucurkan. Salah satunya untuk pelaksanaan PNPM MPd SPP-SPPN atau integrasi di empat kabupaten yaitu Sumedang, Subang, Majalengka dan Ciamis.

Pemaparan sesi pertama disampaikan oleh Enang Lukmanul Hakim dari Bappeda Sumedang. Kasubid Pemsos itu menjelaskan secara runut proses pengintegrasian PNPM MPd di Kabupaten Sumedang yang diprakarsai sejak tahun 2007. Pengesahan Perda No.1/2007 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran menjadi dasar untuk mengawinkan/adopsi praktek PNPM Mandiri Perdesaan. Menurutnya, selama ini PNPM Mandiri Perdesaan seperti berjalan diluar alur tetapi kenyataannya sangat partisipatif. “oleh karena itu, kepartisipan itulah yang diadopsi karena memang baik”, ujarnya.

Sementara itu Zeni Muryaman, selaku aktor FDM (Forum Delegasi Musrenbang) menegaskan bahwa untuk memastikan perencanaan penganggaran yang bottom up, maka dibutuhkan keberanian untuk mengawal agar usulan melalui musrenbang desa hingga musrenbangb kecamatan tidak lenyap, maka dihadirkanlah FDM yang bertindak sebagai pengawal usulan dalam anggaran. Menurutnya, pekerjaan ini sangat menantang karena beradu kepentingan dengan SKPD, DPRD ataupun Bupati.

“Yang dibutuhkan adalah penguatan pemahaman kepada Bappeda, DPRD, BPMD serta stakeholder lain bahwa pagu kegiatan mereka dengan desa bisa sinkron dengan baik tanpa harus bertabrakan”, tegasnya. Menambahkan hal tersebut, Nunung Nurhasanah selaku Faskab Pemberdayaan menyampaikan bahwa PTO Sauyunan menjadi bingkai perencanaan dan penganggaran terintegrasi. Apalagi di Kabupaten Sumedang semangat PTO mampu mengadopsi kearifan lokal sehingga dalam anggaran PIK dimungkinkan pendanaan bagi kegiatan seni dan budaya

Melengkapi pembelajaran, seusai sholat Jumat rombongan diajak melihat praktek pelaksanaan integrasi di Desa Cipameungpeuk, Kec. Sumedang Selatan berupa bangunan kegiatan seni dan budaya serta ke Desa Situraja Utara untuk melihat pelaksanaan kegiatan Bumdes yang mengembangkan dana masyarakat melalui persewaan alat-alat perkawinan

Pada pukul 16.30 rombongan dari Aceh mengakhiri studi banding. Sebelum berpisah, salah satu anggota rombongan menyampaikan perasaan senangnya dalam kunjungan tersebut. Menurutnya banyak hal yang bisa dipelajari. Hanya saja situasi bulan puasa mengurangi keingintahuan mereka terhadap hal lain tentang sumedang. Salah satunya tahu Sumedang. Karena penasaran itulah, rombongan berhenti di salah satu warung tahu sekaligus menunggu untuk buka puasa. (gus)

Best Practise

Ratnasari FK Darmaraja